SIP
Modernisasi Data & Pelayanan
Sistem Informasi Posyandu
Platform digital terintegrasi untuk pengelolaan data lintas sektor mulai dari Kesehatan, Pendidikan, hingga Infrastruktur.
Mengapa Sistem Informasi Posyandu Hadir?
Integrasi Data
Menghubungkan berbagai sektor
Efisiensi
Mempercepat proses pelaporan
Transparansi
Data akurat & terpercaya
Mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat and tepat. Kami menghubungkan sektor krusial untuk masa depan yang lebih baik.
Integrasi Data
Menghubungkan berbagai sektor
Efisiensi
Mempercepat proses pelaporan
Transparansi
Data akurat & terpercaya
Cakupan Pelayanan Posyandu
Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024, Posyandu melayani 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat desa.
Galeri Kegiatan Posyandu
Melihat lebih dekat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh kader posyandu di wilayah Lampung Timur.
Layanan Balita Terintegrasi
Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil
Pemberian Imunisasi & Vitamin
Kader Aktif Posyandu
Integrasi Pelayanan SPM
Layanan Balita Terintegrasi
Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil
Pemberian Imunisasi & Vitamin
Kader Aktif Posyandu
Integrasi Pelayanan SPM
Penyuluhan Gizi Lansia
Kunjungan Rumah Balita
Kelas Ibu Balita Terpadu
Pelayanan Posyandu Prima
Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Gizi Lansia
Kunjungan Rumah Balita
Kelas Ibu Balita Terpadu
Pelayanan Posyandu Prima
Pemberdayaan Masyarakat
Kab. Lampung Timur dalam Angka
Gambaran skala pelayanan Posyandu yang dikelola melalui sistem SIP LAMTIM.
0
Desa & Kelurahan
0
Kecamatan
0+
Posyandu Aktif
0+
Kader Terlatih
0
Bidang Layanan SPM
Kelembagaan yang Kuat & Transparan
SIP bukan sekadar aplikasi, melainkan ekosistem tata kelola data yang melibatkan berbagai tingkatan kelembagaan di Kabupaten Lampung Timur.
Terstruktur
Pembagian peran yang jelas dari Kabupaten hingga Kader Desa sesuai Permendagri No. 13/2024. Setiap jenjang memiliki tugas dan kewenangan yang ditetapkan.
Transparan
Data laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terpantau. Pelaporan dilakukan secara berjenjang minimal 1 kali per tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Terintegrasi
Menghubungkan semua Posyandu dalam satu jaringan digital. Data dari desa mengalir ke kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat secara terstruktur.
Berbasis Hukum
Seluruh proses mengacu pada UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No. 43/2014, dan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Koordinasi Berjenjang
5 tingkat Tim Pembina sesuai regulasi
Pemerintah Pusat
Menteri
Penetapan kebijakan nasional & Tim Pembina Pusat
Pemerintah Provinsi
Gubernur
Gubernur menetapkan Tim Pembina Provinsi
Pemkab/Kota
Bupati/Wali Kota
Bupati/Wali Kota — pembina & pengambil kebijakan
Kecamatan & Puskesmas
Camat
Camat — pengawas dan fasilitator lapangan
Kader Posyandu Desa
Pengurus & Kader
Pengurus & Kader — pelaksana operasional langsung
Manfaat Utama SIP
Mewujudkan tata kelola yang lebih baik melalui digitalisasi.
Integrasi Data
Menghubungkan berbagai sektor
Efisiensi
Mempercepat proses pelaporan
Transparansi
Data akurat & terpercaya
Dasar Regulasi SIP LAMTIM
Sistem ini dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024. Mengatur kedudukan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan kewenangannya.
PP No. 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan UU Desa, diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019. Pasal 150 menetapkan Posyandu sebagai LKD.
Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
regulasi utama yang mengatur transformasi Posyandu ke 6 Bidang SPM, ditetapkan 23 Agustus 2024.
Kepmendagri No. 400.5.1-3703 Tahun 2023
tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu di seluruh Indonesia.